Sebanyak 24 kota/kabupataen dilibatkan dalam proses evaluasi Gerakan Menuju 100 Smart City. Bertempat di Semarang, Jawa Tengah, mereka diminta memapatkan pekembangan implementasi program yang telah tertulis di masterplan smart city yang sudah mereka buat sejak terpilih pada 2017 lalu.
Enggak cuma itu, mereka juga berbagi mengenai tantangan yang mereka hadapi selama setahun ini. Berikut infonya!
(Baca juga : Yuk, Dukung Gerakan Menuju 100 Smart City Yang Sudah Ditandatangani!)
Sesuai Target
Nantinya, indikator evaluasi disesuaikan dengan target utama masing-masing daerah. “Jika sebuah kota atau kabupaten mengedepankan Smart People, maka indikatornya Indeks Pembangunan Manusia” ungkap Herry Abdul Aziz, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Lebih lanjut ia mengatakan jika fokus utamanya adalah Smart Economy, indikator yang akan digunakan adalah pertumbuhan ekonomi.
Herry menganggp proses evaluasi ini penting untuk mencari pola terbaik dari implementasi smart city di Indonesia.
Tantangan Terbesar
Melalui proses evaluasi ini, terungkap beberapa tantangan besar yang umum dihadapi pemerintah kota/kabupaten. Contohnya terkait payung hukum dalam mengimplementasikan programsmart city.
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Wisnu Drajat Setyawan (Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri RI) mengatakan bahwa pemerintah pusat saat ini sedang menggodok standarisasi implementasismart city. “Untuk membuat regulasi ini, kami melibatkan SNI yang mengacu kepada standar ISO” ungkap Drajat.
(Baca juga :
Pendaan di Luar APBD
Tantangan lain yang dihadapi adalah anggaran. Soal ini, Kementerian Komunikasi mendorong pemerintah daerah untuk kreatif dalam memanfaatkan sumber pendanaan di luar APBD.