Kartu Vaksin Melindungi Masyarakat, Gimana Nasib yang Enggak Bisa Vaksin?

CewekBanget.ID - Baru-baru ini muncul petisi yang dibuat masyarakat berisi penolakan sertifikat vaksin sebagai syarat administrasi. 

Sertifikat vaksin COVID-19 memang telah ditetapkan untuk beberapa syarat khusus. 

Seperti syarat perjalanan dan syarat masuk ke pusat perbelanjaan atau mal. 

Tapi bagaimana dengan orang yang enggak bisa mendapatkan sertifikat vaksin karena alasan tertentu?

Baca Juga: Sudah Divaksin COVID-19? Jangan Lupa Konsumsi Makanan Ini, Ya!

Sebagai syarat perlindungan

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penggunaan kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi, sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari virus corona.

"Penerapan syarat kartu vaksinasi semata-mata dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian karena mereka yang sudah divaksinasi memiliki perlindungan yang lebih dari penularan dibandingkan yang belum tervaksinasi," tutur Wiku di tayangan konferensi pers YouTube Sekretariat Presiden. 

Tapi sebagian masyarakat menilai penetapan kartu vaksin sebagai syarat tak bisa jadi aturan mutlak. 

Bagi para pendukung petisi, masih ada pihak yang perlu dipikirkan seperti mereka yang enggak bisa dapatkan kartu vaksin karena kondisi tertentu. 

Baca Juga: Vaksin Moderna Ditarik Okinawa Jepang Karena Penemuan Zat Hitam Asing!

Isi dari petisi

“Batalkan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Administrasi” menjadi judul dari petisi tersebut. 

Serta tagar #BatalkanKartuVaksin juga sudah sempat di trendingkan di aplikasi Twitter. 

Lis Sinatra, orang yang menggagas petisi tersebut punya pandangan seperti berikut. 

“Jika aturan ini dibuat sebagai dasar untuk memasuki area mall-mall bagaimana dengan orang yang tidak memenuhi syarat untuk divaksinasi, terutama bagi mereka para penderita komorbid yang seharusnya ada perhatian khusus terkait hal ini.

Jika aturan ini tetap diberlakukan bagaimana dengan orang yg tidak memenuhi persyaratan vaksin namun mereka tetap harus melakukan vaksin karena kebijakan tersebut.

Adakah nantinya Oknum yang akan bertanggung jawab jika ada kejadian yang tidak di inginkan pasca melakukan vaksinasi?” tulisnya, dikutip dari KompasTV. 

Tanggapan pihak berwenang

Menanggapi itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI dr Maxi Rein Rondunuwu, mengatakan petisi adalah aspirasi masyarakat yang akan ditampung.

"Itu aspirasi dari warga yang harus kita terima," ucap Maxi. 

Bagi para pemangku aturan, justru akan sangat bahaya seandainya syarat masuk mal tanpa menggunakan kartu vaksinasi COVID-19, risiku penularan lebih besar. 

Baca Juga: Ayo Vaksin! 4 Mitos Seputar Vaksin COVID-19 Ini Jangan Dipercaya, Deh!

Pemerintah juga akan berusaha perbaiki salah satu hal yang disinggung pada petisi, yaitu masalah kesulitan terhadap akses vaksin.

(*)

PROMOTED CONTENT