Terkait peran desa adat yang telah diperkuat, selanjutnya Koster menyusun arahan dan imbauan sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.
Hanya saja, dalam konteks lokal Bali, dia coba menyesuaikan dengan lebih dipertajam melalui surat edaran, imbauan, instruksi, dan keputusan bersama.
Di antaranya, terkait menjaga jarak, bekerja dari rumah, belajar di rumah, hingga protokol kesehatan.
"Semua itu dijalankan secara operasionalnya oleh pemimpin di desa-desa adat, lewat hukum adatnya, sehingga betul-betul menjadi sangat efektif untuk membatasi pergerakan masyarakat di tingkat desa," tegasnya.
Baca Juga: 'Let's Meet Again Suho' Trending, Suho 'EXO' Mulai Wamil Hari Ini!
Koster juga sangat mengapresiasi bahwa tingkat kedisplinan dan kepatuhan masyarakat Bali terhadap segala hal yang berasal dari pemerintah, sangatlah tinggi.
Maka itu, pihaknya lebih menitikberatkan soal kebijakan pada tingkat imbauan dan instruksi.
"Maka, menurut saya, tidak perlu PSBB. Sejauh ini semua imbauan dan instruksi yang saya berikan dijalankan dengan sangat baik, sehingga pergerakan masyarakat sangat berkurang. Sangat berhasil menurut saya dalam pengendalian pergerakan masyarakat. Tempat seperti pasar dan perbelanjaan tetap dibuka, namun terbatas dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat," beber Koster.
Hasilnya Pemprov Bali menunjukkan hasil positif, karena pola yang dibuat di awal tersebut dijalankan dengan tertib.