Menurut neraca pendidikan daerah yang disusun oleh Kemendikbud diperoleh informasi bahwa anggaran urusan pendidikan di Papua Barat dalam APBD di luar transfer daerah, jauh di bawah 20%, hanya sekitar 2-3%. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah rata-rata nasional (69,55), yakni sekitar 61-63.
Masalah lainnya juga termasuk uji kompetensi guru dan Indeks Integritas Ujian Nasional yang masih di bawah rata-rata nasional. Hal ini enggak hanya berlaku buat Papua Barat saja, tapi daerah tertinggal di Indonesia lainnya.
Sebenarnya, sudah banyak inovasi dan program pendidian dari pemerintah yang dijalankan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
Untuk mengatasi masalah putus sekolah, belakangan pemerintah mengeluarkan program distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hasilnya, capaian partisispasi pendidikan usia 6-22 tahun naik 7% sejak 2006 dan kesenjangan gender berkurang signifikan (Bapennas, 2016).
Selain itu ada juga program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang bertujuan untuk membantu siswa miskin agar mendapatkan pendidikan yang layak, mencegah terjadinya putus sekolah, menarik siswa miskin supaya mau kembali ke sekolah, dan membantu siswa memenuhi kebutuhan mereka dalam belajar.
Sementara untuk mengatasi pendidikan yang belum merata, pemerintah menciptakan program menjadi guru di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Di tahun 2017 lalu, Kemendikbud mengirimkan sekitar 6000 guru garis depan (GGD). Sementara di tahun 2018 ini, Kemendikbud berencana merekrut 18 ribu GGD.
Fokus dari program ini adalah untuk mempercepat penguatan pendidikan di daerah 3T melalui beberapa aspek, mulai dari ketersediaan guru, infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan lainnya.
Meski ada bukti nyata perubahan, pencapaian ini masih belum cukup jika dibandingkan dengan masalah-masalah lainnya yang belum mampu diselesaikan.
Pada akhirnya, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga kita. Perubahan yang perlu dilakukan adalah kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab kita semua.
Karena tanpa kita peduli, akan ada banyak inovasi dan program pendidikan yang gagal sebelum dimulai karena tidak ada respon yang berarti dari kita.
(Baca juga: 84% Murid di Indonesia Pernah Mengalami Kekerasan di Sekolah. Kenapa Angkanya Begitu Tinggi)