Perdagangan Manusia Masih Sangat Marak di Indonesia. Apa Penyebabnya?

Perdagangan manusia di Indonesia, terutama anak dan perempuan, masih belum menemukan titik terang. Sejak tahun 2012, Indonesia masih ada di peringkat kedua kejahatan perdagangan manusia yang melibatkan kekerasan maupun eksploitasi seksual terhadap anak. Sama sekali bukan prestasi yang membanggakan, ya.

(Baca juga: 7 Fakta Menyedihkan Tentang Kekerasan Terhadap Wanita di Indonesia Sepanjang Januari-Maret 2018)

 

Halo sahabat perempuan dan anak, tahukah kamu mayoritas korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Kejahatan ini tergolong isu serius yang harus dicegah bersama. Definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Selama 9 tahun berturut-turut berdasarkan Laporan Watch List yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Indonesia berada di posisi tier 2, naik dari posisi sebelumnya di tier 3, setelah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, pemerintah juga melakukan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri, sebagai wujud adanya kesungguhan pemerintah dalam upaya memberantas perdagangan orang. Namun perdagangan orang masih saja terjadi karena adanya faktor kemiskinan, pendidikan rendah, sosial budaya, perceraian tinggi, pernikahan usia anak, keluarga yang tidak harmonis, diskriminasi gender serta kurangnya kepedulian masyarakat. Wah PR kita masih banyak ya untuk mengentaskan itu semua. Kita memerlukan strategi yang kuat nih dalam mendorong peningkatan status Indonesia menuju tier 1. Posisi inilah yang menjadi tanda bahwa Indonesia dapat meminimalisir dan memberantas TPPO. Untuk itu dibutuhkan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga dari masyarakat luas, dunia usaha dan media massa untuk mencegah adanya TPPO. #kemenpppa #TindakanPidanaPerdaganganOrang #TPPO

Sebuah kiriman dibagikan oleh Perempuan dan Anak (@kemenpppa) pada 15 Nov 2017 jam 2:26 PST

Dilansir dari Instagram resmi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tindak pidana perdagangan orang meliputi: rekrutmen, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, yang dilakukan dengan ancaman, penggunaan kekuasaan, bentuk-bentuk pemaksaan seperti penculikan atau penipuan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent) dari orang yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi tersebut meliputi pelacuran, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh. Seiring berjalannya waktu, para pelaku melakukan berbagai cara untuk dapat mengambil keuntungan dari anak dan perempuan, seperti adopsi palsu, tipu daya berbasis balas budi, sampai menawarkan langsung para korban untuk direkrut.

 

Dari kacamata hak asasi manusia (HAM), TPPO merupakan pelanggaran dan kejahatan terburuk terhadap manusia. Pelakunya tidak hanya bisa dilakukan oleh perorangan lho, namun juga kelompok masyarakat serta sindikat jaringan nasional hingga Internasional. Modus operandi TPPO saat ini semakin canggih dan bervariasi, mulai dari kawin kontrak, adopsi illegal anak, kerja paksa, TKW/TKI illegal, penjualan organ tubuh, pekerja anak, perbudakan hingga prostitusi online yang marak terjadi akhir-akhir ini. Hal tersebut patut diwaspadai bersama mengingat banyaknya korban yang terjebak dalam lubang hitam TPPO, dimana korban yang potensial diperdagangkan yaitu tenaga kerja Ilegal, pekerja rumah tangga (PRT), perempuan dan anak korban kekerasan, pencari kerja, janda cerai akibat pernikahan dini, anak jalanan, buruh migran, pengedar narkoba, pengungsi, pekerja hiburan, pengemis jalanan, pekerja seks komersial (PSK) #kemenpppa #TindakanPidanaPerdaganganOrang #TPPO

Sebuah kiriman dibagikan oleh Perempuan dan Anak (@kemenpppa) pada 15 Nov 2017 jam 2:25 PST

Mengutip dari Kompas.com, pelaku tindak pidana perdagangan anak menjual anak-anak penjual tissue di Jakarta ke warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan dijadikan pekerja seks komersial dengan tarif Rp. 1,5 hingga 2 juta.

(Baca juga: Fakta Menyedihkan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Pada Remaja Cewek Indonesia)

Apa yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan anak?

Kemiskinan dan Kurangnya Kesadaran

Kurangnya kesadaran dan konsep berpikir yang salah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perdagangan anak. Faktor kemiskinan juga berperan karena banyak keluarga yang terpaksa mempekerjakan anak-anaknya demi menopang keluarga yang terjerat utang.

Keinginan Cepat Kaya

Di era digital seperti sekarang, kita semakin terpapar dengan konten-konten yang memicu gaya hidup konsumtif. Enggak jarang anak-anak di bawah umur yang rela melakukan berbagai cara demi memiliki barang-barang yang dimiliki tokoh idolanya yang dia lihat di media sosial. Keinginan cepat kaya membuat mereka bahkan rela untuk terlibat dalam prostitusi maupun perdagangan organ tubuh.

Pernikahan Dini

Di berbagai daerah di Indonesia, pernikahan dini masih marak, bahkan dijadikan bagian dari adat yang “dilestarikan”. Padahal hak anak-anak adalah mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan potensi diri, dan mengejar mimpi-mimpinya. Enggak jarang juga, pernikahan dini ini digunakan sebagai salah satu cara mengeksploitasi anak secara seksual.

(Baca juga: Usia Remaja Saatnya untuk Belajar Mengembangkan Potensi Diri, Bukan Untuk Menikah)

Penegakan Hukum yang Lemah

Lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan disebabkan oleh banyaknya pihak yang harus terlibat di lokasi korban ditemukan. Proses Berita Acara Pemeriksaan memerlukan waktu yang cukup panjang dan umumnya korban perdagangan manusia berpendidikan rendah, meski tidak tertutup kemungkinan terhadap orang-orang berpendidikan tinggi, sehingga pemeriksaan harus dilakukan berulang-ulang.

Penanganan Lebih Berorientasi pada Pelaku

Dilansir dari Kompas.com, selama ini penanganan perkara pidana terlalu berorientasi pada tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban sering diabaikan. Padahal korban kemungkinan besar mengalamai trauma mental maupun fisik.

Apa yang bisa kita lakukan?

Kita bisa turut berperan dalam melaporkan pelaku tindak kejahatan perdagangan manusia. Kalau kita menemukan situs dan konten mencurigakan, atau bahkan berinteraksi langsung dengan pelaku, jangan ragu untuk mengadukannya ke Bagian Pengaduan Masyarakat Kementerian PP dan PA dengan nomor 0821-2575-1234.

PROMOTED CONTENT