Nah, untuk Ahok sendiri, kalau sudah bebas dari tahanan nanti, bukan enggak mungkin bisa kembali terujun ke dunia politik.
Maksudnya kembali mencalonkan diri sebagai pejabat eksekutif (kepada daerah, menti atau presiden) atau pun legislatif (DPR/DPRD, MPR).
Soalnya secara hukum hal itu enggak dilarang.
Jangankan itu, seseorang yang berstatus sebagai tersangka saja masih bisa tetap dilantik sebagai kepala daerah kalau memang sudah menang atau terpilih saat Pemilu atau Pilkada, lho.
Diperbolehkannya mantan napi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau pun eksekutif di pemerintahan ini diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/7/2009.
Isinya, kurang lebih:
“Semua warga negara berhak menjadi pejabat publik. Sehingga mantan narapidana, baik terpidana korupsi, perampok, pengedar narkoba, pembunuh, pemerkosa, penyeludup, pelanggar HAM, pelaku gerakan separatis, dan teroris. Mereka berhak mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPRD, DPD, DPR, walikota, bupati, gubernur, bahkan presiden.”
Putusan MK ini meralat aturan pada UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, Pasal 51g dan Pasal 50 ayat 1g dan Revisi UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58f.
Sebelumnya, pasal-pasal itu menyebutkan kalau seorang caleg atau calon kepala daerah ahrus memenusi syarat enggak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Keputan MK tersebut dibuat dengan pertimbangan bahwa seorang mantan napi pun harus tetap memiliki hak politik (dipilih dan memilih) yang sama, soalnya sudah selesai menjalani masa hukuman.
Soal akan kembali terpilih atau enggak sebagai pemimpin, itu tergantung dari kita masyarakat yang memilihnya.
(Baca juga: Ahok Bilang Anak Muda Harus Peduli Sama Politik, Ini Alasannya)